Demikian dikatakan Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB versi Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol KH Abdul Aziz Mansyur dalam doa bersama, Minggu (8/6) di Surabaya, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) sejak lama memerankan diri sebagai penjaga keutuhan Indonesia itu.
”Sebagai anak kandung NU, sudah selayaknya PKB meneruskan peran itu. Tidak usah meributkan hal-hal kecil seperti urusan kekuasaan,” ujar Abdul Aziz.
Saat ini, diakuinya, Indonesia menghadapi banyak ancaman, termasuk kian sering ada konflik horizontal. ”Kader PKB harus aktif mencegah konflik itu terjadi. Jangan menjadi bagian dari konflik,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim versi MLB Ancol Imam Nachrawi juga mengatakan, kader PKB sebaiknya menggunakan energi untuk mengurus hal-hal yang lebih besar. Boleh saja sebagian kader ikut menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI), tetapi ada persoalan bangsa yang lebih penting untuk diurus.
Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Dewan Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta rakyat jangan mau dibodohi. Kejadian kekerasan di Monumen Nasional (Monas), 1 Juni lalu, merupakan upaya pengalihan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tragedi itu ada yang merekayasa.
Warga lupa mengkritik kenaikan harga BBM, beralih membicarakan tragedi Monas dan nasib Ahmadiyah. ”Warga tetap harus menggaungkan masalah pokok yang sedang dialami sehingga pemerintah tergerak untuk menuntaskannya,” katanya.
Isu Munarman tewas
Soal isu kematian Munarman, yang diduga bertanggung jawab dalam aksi kekerasan di Monas, di Batujajar, Kabupaten Bandung, Kepala Polsek Cimahi Ajun Komisaris Susianti Rachmi menegaskan, kabar itu tidak benar. Tak ada pengejaran terhadap Munarman di wilayah itu.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Minggu, seruan agar pemerintah segera membubarkan FPI, yang diduga terkait kekerasan di Monas, terus berlangsung, antara lain oleh sejumlah elemen di Kabupaten Magelang, Minggu. Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Magelang Noor Mahmin menilai FPI membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketua Setara Institut Hendardi di Jakarta, Minggu, menegaskan, tuntutan pembubaran FPI tak berhubungan dengan belum dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Ahmadiyah. Tuntutan itu juga menjadi kepedulian seluruh rakyat sebab terkait jaminan kebebasan yang diberikan konstitusi dan sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan FPI pada masa lalu.
Namun, dari Bandung, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) tetap menuntut pemerintah segera mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah. Bahkan, FUUI memberikan toleransi waktu satu minggu kepada pemerintah untuk menerbitkan SKB itu.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan, SKB adalah surat keputusan bersama sehingga Departemen Dalam Negeri tak bisa memberikan keputusan sendiri sebab fungsinya terbatas. (che/hen/a06/raz/egi/a01/tra)
0 Responses to “Jaga Keutuhan Indonesia”