Hal itu diingatkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masdar F Mas’udi di Jakarta, Rabu (4/6). Warga NU diharapkan tak terpancing dan terprovokasi dengan merusak harta atau mencederai anggota FPI.
”Kekerasan memang harus kita lawan, tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Kekerasan hanya dapat dilakukan aparat negara yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Tuntutan pembubaran dinilai Masdar sebagai hal yang wajar karena FPI selama ini dinilai mengutamakan kekerasan dalam memperjuangkan keinginannya. Walau demikian, pembubaran FPI harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Malik Haramain menegaskan tidak memerintahkan kadernya untuk bertindak anarki dalam menuntut pembubaran FPI. Tuntutan harus disampaikan secara santun dan mengedepankan etika sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Protes yang dilakukan massa Ansor dan sejumlah elemen masyarakat, lanjutnya, adalah sebagai reaksi atas sikap FPI yang menghina KH Abdurrahman Wahid. Kekerasan yang selalu menyertai aksi FPI juga dinilai tidak dapat ditoleransi lagi.
Penangkapan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab bersama 58 anggota FPI lainnya mendapat apresiasi dari sejumlah ormas berbasis warga NU. Akan tetapi, hal itu dianggap belum cukup.
Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy menambahkan, sikap tegas pemerintah terhadap kelompok yang melanggar hukum seharusnya tidak dilakukan menunggu tekanan luas dari publik atau tekanan dari negara lain. Pemerintah wajib menegakkan hukum dan melindungi semua warga negara.
Sebagai elemen Keluarga Besar NU, The Wahid Institute juga meminta warga NU agar tidak berbuat anarki dalam menuntut pembubaran FPI. Aksi anarki justru akan merugikan NU.
”Pembubaran FPI oleh pengurus FPI di daerah tidak boleh dipaksakan. Jika mereka membubarkan diri secara ikhlas, mereka harus dimaafkan dan dirangkul kembali agar mau bergabung dengan ormas moderat lainnya,” katanya.
M Syafi’i Anwar, anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang menjadi korban dalam penyerangan oleh massa beratribut FPI, di Jakarta, Selasa, mengeluhkan lambatnya tindakan pemerintah dalam mengusut pelaku kekerasan. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kaum Muslim terbesar.
Muhammad Guntur Romli, korban lainnya, menegaskan, kekerasan tidak bisa dibiarkan.
Tuntutan berlanjut
Dari berbagai daerah dilaporkan, tuntutan pembubaran terhadap FPI terus berlanjut. Tuntutan itu antara lain disampaikan Aliansi Masyarakat Bali Peduli Pancasila, kader Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur dan Jawa Barat, kader GP Ansor di Jawa Timur, Aliansi Ummat Islam Jawa Barat, Aliansi Kebangsaan Merah Putih Cimahi, dan kader Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Cimahi.
Di Probolinggo, Jawa Timur, mantan Ketua FPI Probolinggo Habib Lutfi menyatakan telah mengundurkan diri sejak 2004 sebab FPI cenderung anarki dan tidak sejalan dengan nuraninya.
Meski demikian, FPI Surakarta, Jawa Tengah, bersiaga menjaga markasnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu. Namun, belum ada ancaman terhadap mereka dari pihak lain.(A01/LAS/WER/A11/RWN/*/ONI/CHE/A15/MHF/NIK/lok/ACI/EKI/AYS/A03/MZW)
0 Responses to “Warga NU Diminta Tidak Lakukan Tindakan Anarki”