Universitas Islam Negeri Malang Laporkan Mahasiswanya ke Polisi

Kamis, 05 Juni 2008 | 22:26 WIB

TEMPO Interaktif, Malang: Jajaran rektorat Universitas Islam Negeri Malang melaporkan mahasiswanya ke polisi. Para pejabat kampus menilai mahasiswa telah bertindak anarkistis saat berunjuk rasa di gedung rektorat UIN kemarin.

Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Malang, Baharuddin, mengatakan ada lima mahasiswa yang dilaporkan. Rektorat menganggap mereka sebagai penggerak aksi dan pelaku perusakan gedung. Tapi, Baharuddin menolak menyebutkan identitas kelima mahasiswa itu.

Menurut Baharuddin, akibat unjuk rasa yang berakhir rusuh itu, kaca-kaca jendela gedung rektorat pecah. Anggota satuan pengamanan pun kampus terluka. “Mahasiswa merusak fasilitas milik negara,” kata Baharuddin. “Itu melanggar hukum.”

Nanang Kempong, salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut unjuk rasa mengaku telah mendengar kabar soal laporan rektorat ke polisi. “Sikap lembaga berlebihan,” kata dia. Menurut Nanag, kericuhan saat itu timbul akibat ketidaktegasan rektorat dalam menjawab tuntutan mahasiswa.

Aksi Rabu lalu itu diikuti sekitar 250 mahasiswa. Mahasiswa mengajukan 15 tuntutan, antara lain pelibatan mahasiswa dalam kebijakan kampus, penghapusan jam malam, dan penghapusan pungutan liar di kampus.

Bibin Bintariadi

Ketua FPI Tersangka

KOMPAS/ANTONY LEE / Kompas Images Personel gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya memeriksa rumah-rumah penduduk di sekitar markas Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Pemeriksaan dilakukan untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana terkait insiden Monas. Polisi juga membawa Ketua FPI Habib Rizieq ke Polda Metro Jaya.

Kamis, 5 Juni 2008 | 02:14 WIBJakarta, Kompas – Pasca-penangkapan terhadap 59 anggota Front Pembela Islam di markasnya, Rabu (7/6) pagi, kepolisian menetapkan Ketua FPI Rizieq Shihab sebagai tersangka terkait insiden di Monas, Minggu (4/6).

Rizieq diduga menyembunyikan dan melindungi para tersangka anggota FPI yang diburu polisi. Sementara ini, Rizieq tidak ditahan karena sangkaan pidana tersebut hanya dijerat ancaman penjara di bawah lima tahun.

Rizieq sejauh ini hanya dijerat Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan pidana melindungi dan menyembunyikan sejumlah pelaku tindak kejahatan. Perbuatan itu diancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Rabu (4/6) petang.

Abubakar menambahkan, sementara ini, polisi menetapkan 20 anggota FPI sebagai tersangka dalam peristiwa insiden di Monas yang membawa sejumlah korban luka dari massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB.

Sementara, Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan, Panglima Komando Laskar Islam Munarman, yang belum berhasil ditangkap polisi, hingga kini masih dinyatakan sebagai buron dalam Daftar Pencarian Orang. Sementara, selama beberapa hari terakhir sebelumnya, Munarman justru mengadakan jumpa pers di markas FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat.

Ditanya pers, mengapa Munarman tidak segera ditangkap sejak diketahui masih di Petamburan, Sutanto malah balik bertanya, ”Yang di mana yang ketemu?” ujar Sutanto seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana.

Koordinator Operasional Tim Pengacara Muslim (TPM), Achmad Michdan menyatakan barisan pengacara disiapkan untuk mendampingi para Laskar FPI yang diperiksa kepolisian.

Michdan mengklaim sudah ada 70 orang pengacara yang akan bergabung dengan Advokasi Anti Ahmadiyah, barisan pengacara yang dibentuk TPM terkait Insiden Monas.

“Kami dari TPM, BH FPI (Badan Hukum Front Pembela Islam), dan berbagai kalangan advokat sudah siap,” kata Michdan.Dia menambahkan, jumlah pengacara yang akan bergabung dengan mereka akan bertambah.

Pasukan Besar

Kepolisian mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menangkap 59 anggota FPI Rabu pagi. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Winarko mengatakan, terdapat 800 personil polisi yang dikerahkan. Proses penangkapan berlangsung mulus tanpa perlawanan dari FPI.

”Mereka polisi gabungan dari banyak kesatuan dari Polres Metro Jakarta Pusat, Detasemen Khusus 88 Antiteror, dan Polda Metro Jaya,” kata Heru.

Munarman

Mahendra Datta, anggota tim pengacara yang dihubungi Rabu malam mengaku, Munarman sebelum menghilang sempat menyampaikan kepadanya, dia tidak mau ditangkap.

”Dia tidak mau ditangkap karena dia tahu, kasus ini telah dipolitisasi. Dia akan sukarela menyerahkan diri kalau Ahmadiyah dibubarkan,” ujar Mahendra Datta.

Pada Rabu siang pukul 12.00, beberapa anggota Polda Metro Jaya kembali mendatangi markas FPI di Petamburan. Mereka langsung masuk ke rumah Rizieq dan ditemui kuasa hukum FPI.

Salah satu tim pengacara FPI, As’ad Yusuf mengatakan, kedatangan para polisi tak berseragam tersebut untuk mencari Munarman, Panglima Komando Laskar Islam. Mereka turut mendukung usaha Polda Metro Jaya dan sukarela memberikan beberapa dokumen yang mungkin bisa membantu polisi dalam menemukan Munarman.

Achmad Michdan juga mengaku hingga Rabu petang kemarin belum dapat berkomunikasi dengan Munarman. Michdan mengaku sudah menghubungi sejumlah orang yang diperkirakan mengetahui keberadaan Munarman tetapi belum menemukan titik terang.

Michdan membenarkan bahwa dirinya pernah diminta Munarman untuk mendampingi Munarman.

Kronologi Penangkapan

Sejak Selasa (3/6) malam, setelah pada pukul 20.00 WIB Kepala Polda Metro Jaya mengultimatum FPI di kantor Polda, suasana di sekitar markas FPI nampak tegang dan dipenuhi sekitar 200 warga. Para anggota FPI menjaga ketat seputar markas mereka, mulai dari gang masuk menuju petamburan III. Mereka juga sempat memasang barikade kawat berduri.

Menjelang tengah malam atau batas waktu akhir yang diultimatum Kepala Polda Metro, sejumlah reserse polisi dari berbagai kesatuan tampak mulai meninggalkan kantor Polda Metro Jaya secara terpisah dengan sejumlah mobil lalu menuju kawasan Petamburan. Konsolidasi tim kepolisian berlangsung intensif sejak menjelang tengah malam. Lewat tengah malam itu, tim kecil polisi juga intensif melakukan negosiasi damai dengan FPI.

Pukul 06.30, beberapa menit setelah polisi memblokir Jalan KS Tubun, 800 anggota pasukan anti huru-hara dari unsur Brigade Mobil dan Detasemen Khusus Anti Teror 88, tiba depan Halte Bethel. Di bawah arahan Kepala Satuan Resimen Mobil, Ajun Komisaris Besar RC Gumay, Kepala Satuan Keamanan Negara, Ajun Komisaris Besar Tornagogo Sihombing, dan Kepala Satuan Kendaraan Bermotor Ajun Komisaris Besar Nico Afinta, polisi bergerak ke Markas FPI.

Sempat terjadi negosiasi singkat antara Kepala Polres Jakarta Pusat dengan perwakilan massa. Mereka mengizinkan polisi menemui Rizieq di markas FPI. Ketika melakukan penyisiran, polisi menyita sejumlah potongan bambu, senjata tajam, dan ketapel.

Rizieq yang mendampingi Kepala Polres Jakarta Pusat meminta anggota FPI untuk tidak menghalangi tugas polisi yang sedang mencari orang-orang yang diduga terlibat insiden Monas.

“Aktivis FPI pada saat pencarian tolong jangan ada yang halangi. Ini merupakan tugas rutin. Tunjukkan kita berani berbuat, berani bertanggung jawab,” kata Rizieq.

Polisi lalu mengajak Rizieq ikut serta ke Polda. Rizieq sempat berujar kepergiannya ke Polda ini merupakan inisiatifnya. “Saya ke Polda untuk mendampingi mereka selama proses pemeriksaan. Jangan terprovokasi,” kata Rizieq yang menumpang mobil Nissan Terano biru B 1103 T. (GAL/HAR/COK/WIN/NEL/SF/MAS)

Demi Keamanan, Semua Ormas Akan Diawasi

Petamburan Kondusif

KOMPAS/DANU KUSWORO / Kompas Images Suasana Gang Petamburan III, markas Front Pembela Islam, pascapenanganan, Rabu (4/6) malam, terlihat sepi.

Kamis, 5 Juni 2008 | 01:38 WIBJakarta, Kompas – Pascapenangkapan puluhan orang yang diduga anggota Front Pembela Islam dan terkait dalam aksi kekerasan di Monas, situasi di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga Rabu (4/6) malam, cukup kondusif. Aktivitas warga dan lalu lintas di Jalan KS Tubun pun kembali normal.

Camat Tanah Abang Idris Priyatna mengatakan, peristiwa penangkapan anggota Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu pagi kemarin tidak terlalu mengganggu aktivitas warga. ”Ke depannya, pemerintah, termasuk camat, dan polisi akan lebih mengawasi keberadaan ormas-ormas yang tumbuh di tengah masyarakat. Ini demi keamanan bersama, bukan membatasi apalagi melanggar hak warga berorganisasi. Warga diminta tetap waspada, bersatu, menyikapi peristiwa ini dengan arif, jangan terprovokasi,” kata Idris.

Idris juga sempat menerima pengaduan enam warga, antara lain, ada warga yang mengaku ketakutan sehingga harus mengungsikan anak istrinya sejak Selasa (3/6).

Seorang pemilik warung di RW 3 mengatakan, ia bersyukur polisi menindak FPI. Menurutnya, selama ini, ada orang-orang yang mengaku anggota FPI memaksa dan mengancam warga agar rutin menyumbang uang minimal Rp 10.000 setiap bulan.

Sebagian besar pengikutnya juga bukan warga setempat dan sulit membaur dengan masyarakat. Namun, mereka diakui sering menindak dengan tegas penjudi dan pemabuk sehingga kebiasaan jelek itu, di Petamburan, berkurang.

Peristiwa pada Rabu pagi di Petamburan itu juga sempat menyebabkan keluarga pasangan Luthfi Syahrizal (71) dan Eli Maria (57) kelabakan. Rizki Supandi (17), bungsu dari lima bersaudara anak pasangan tersebut, turut ditangkap polisi.

”Tiba-tiba ada banyak polisi datang dan mengatakan akan memeriksa kos-kosan milik saya. Mereka memeriksa kamar-kamar kos, dan Rizki yang sedang di kamarnya langsung ditangkap polisi tanpa memberi tahu kami,” kata Eli.

Kala itu, pelajar SMA di Jalan KS Tubun itu berada di kamarnya, di lantai dua rumah Eli, bersama seorang temannya, Reza. Namun, hanya Rizki yang ditangkap.

Rabu sore sekitar pukul 17.30, Rizki akhirnya dibebaskan polisi bersama 38 orang lainnya karena terbukti tidak terkait dengan FPI dan kekerasan di Monas.

Menurut Lutfi, ia bersyukur polisi mengantar anaknya pulang dalam kondisi sehat. Pihak keluarga menyatakan tidak akan menuntut polisi.

Markas FPI sepi

Hingga Rabu (4/6) malam sekitar pukul 21.00 WIB, suasana di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, dekat markas FPI, terlihat sepi. Tidak terlihat kerumunan massa. Hanya terlihat belasan pemuda berbusana putih di dekat gang markas FPI.

Warga beraktivitas seperti biasa di Jalan Petamburan III yang berbatasan dengan Jalan KS Tubun dan Jalan Inspeksi Banjir Kanal.

Situasi tersebut amat berbeda dibanding pada Rabu dini hari, saat berakhirnya masa tenggat yang diberikan Polda Metro Jaya agar anggota FPI yang diduga terlibat dalam insiden Monas menyerah. Waktu itu, suasana tegang amat terasa di sekitar rumah Ketua FPI, Habib Rizieq, di Jalan Petamburan III.

Pantauan di Jalan Petamburan III, Rabu sekitar pukul 02.00, terdapat sekitar 200 anggota FPI bersiaga di Jalan KS Tubun, Jalan Petamburan III, dan di mulut Gang Paksi menuju rumah Habib Rizieq. Barikade kawat berduri dipasang di mulut Petamburan III. Keramaian itu turut memancing perhatian warga setempat, termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang memilih berdiri bergerombol.

Menjelang fajar, jumlah massa FPI yang berjaga makin berkurang. Ada yang pulang dan sebagian memilih tidur di masjid yang letaknya tidak jauh dari Gang Paksi. Saat ratusan polisi berdatangan sekitar pukul 06.30, hanya tinggal segelintir anggota FPI yang berjaga.

Namun, kedatangan 800 personel polisi dari bermacam satuan, baik dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya, kembali membuat suasana tegang. Jalan KS Tubun ditutup total pukul 06.30-08.30. Kemacetan lalu lintas terjadi di sekitar Petamburan, seperti di Penjernihan, Bendungan Hilir, Jalan Kesehatan, Slipi, hingga Sudirman-Thamrin.

Pasca-negosiasi antara Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Winarko dan pihak FPI, beberapa anggota FPI sukarela membuka barikade kawat berduri. (GAL/WIN/COK/NEL/ONG)

Indonesia Bisa, Unas dan Monas

Kompas

Kamis, 5 Juni 2008 | 00:39 WIB

Oleh GF Sasmita Aji

Lampu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, yang menjadi saksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional belum padam sepenuhnya dan pidato Presiden Yudhoyono di televisi, malam sebelumnya, tentang ”Indonesia Bisa” masih terasa getarannya. Namun, semangat kebangkitan ”nasional” ternoda peristiwa Unas dan Monas.

Bagaimana memaknai kata ”nasional” sebagai suatu semiotika budaya (istilah, Benny H Hoed dalam Semiotik dan dan Dinamika Sosial Budaya, 2008) Bangsa Indonesia ini?

Kebangkitan Nasional 1908 adalah awal kesadaran bangsa untuk bertindak terhadap keterpurukan akibat sistem marjinalisasi penjajah. Harga diri (dignity) menjadi target yang harus diperjuangkan dan pendidikan kunci utama meraih cita-cita ini. Sutomo dengan STOVIA-nya bertindak. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi bukti, dignity mampu mengantar pada identitas dasar bangsa, persatuan. Persatuan inilah senjata ampuh mewujudkan eksistensi bangsa ke dunia lewat kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Maka, Indonesia berdiri dan berkiprah. Tahap demi tahap, berbagai kualitas bangsa bermunculan. Peran pentingnya dalam era pascakolonialisme bagi Asia-Afrika menempatkan Indonesia sebagai salah satu ”negara besar” yang layak diperhitungkan. Bahkan, Indonesia menjadi incaran dua kubu dunia yang bersitegang, kapitalis dan komunis. Perjalanan bangsa Indonesia terus ”membubung” hingga muncul julukan ”Macan Asia”.

Sayang, badai krisis mengubah wajah identitas bangsa sehingga sejak awal abad ke-21 Indonesia harus mulai ”mereposisi” identitasnya. Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional menjadi momentum saat Presiden SBY menegaskan cita-cita nyata yang hendak dan sedang dilaksanakan bangsa Indonesia: kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa. Dua kata kunci yang coba didengungkan: ”Indonesia Bisa”.

Prioritas utama

Jika 1908 mencoba membangun identitas bangsa lewat dignity (yakni pendidikan), persatuan, dan kemerdekaan, 100 tahun kemudian kebangkitan 2008 berupaya mereposisi identitas bangsa lewat kemandirian, daya saing, dan peradaban. Upaya yang dicanangkan SBY ini dilandasi konteks sosial yang sifatnya mendunia, yakni krisis ekonomi akibat harga minyak yang tidak terkontrol lagi. Indonesia yang sudah menjadi negara pengimpor minyak terpukul. Maka, dapat dipahami jika cita-cita kemandirian bangsa menjadi prioritas utama wacana Presiden SBY.

Meski demikian, tampak amat kontras cara berpikir ”manusia awal abad ke-20” dan ”manusia awal abad ke-21”. Kebangkitan 1908 mau menjawab keterpurukan bangsa lewat pendidikan karena penjajah memarjinalkannya dengan kebodohan. Sedangkan kebangkitan 2008 lewat kemandirian (baca: keberhasilan ekonomi) karena ”penjajah” (yakni globalisasi) telah memarjinalkan bangsa Indonesia dengan kemiskinan (meski seorang menteri kita justru menjadi orang terkaya di Asia). Untuk ini, kita harus yakin ”Indonesia Bisa”.

Amat menarik, saat pemerintah getol mendengungkan ”Indonesia Bisa”, ada dua peristiwa di tempat yang memiliki kata ”nasional”: Universitas Nasional dan Monumen Nasional. Keduanya pun sama sekali tidak terkait upaya mereposisi identitas nasional yang diprogramkan pemerintah. Keduanya adalah konflik kekerasan dan bagian identitas bangsa yang memang ”dipupuk”.

Penyerbuan polisi ke Unas, yang diprotes keras rektornya, dan penyerbuan laskar KLI/FPI ke Monas, yang dikutuk banyak kalangan, merupakan representasi kegagalan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam mendidik elemen masyarakat. Kekerasan, yang merupakan identitas ”manusia (di) hutan”, adalah wujud kegagalan atau ketidakmampuan kerja otak manusia menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Semiotika

Namun, di balik kegagalan ini ada keprihatinan yang harus diungkap terkait pelaku kekerasan itu. Juga sensitivitas terhadap kebangkitan ”nasional” yang baru dan masih hangat dan pemahaman terhadap semiotika ”nasional”, yang menjadi karakteristik/identitas tempat itu.

Istilah ”Universitas Nasional” memiliki dua kata acuan pemaknaan. Kata ”universitas” menunjuk jenis institusi, yakni pendidikan (tinggi), dan kata ”nasional” bermakna sebagai ”nama” institusi itu. Jadi, dalam konteks ini, kata ”nasional” pada Unas tidak memiliki signified (istilah Saussure), atau konsep mental, yang berarti ”karakteristik” atau ”milik”. Terlebih, Unas adalah institusi swasta sehingga representasi bangsa Indonesia tidak bisa dikaitkan dengan ”nasional” itu.

Maka, semiotika penyerbuan polisi ke tempat ini lebih dikaitkan dengan representasi ”pelecehan” terhadap institusi pendidikan, bukan pada identitas bangsa. Persoalan menjadi amat serius jika Unas adalah institusi pendidikan yang dikelola penuh oleh dan untuk negara.

Dibandingkan dengan kasus Unas, kasus Monas merupakan bentuk keprihatinan mendalam. Tidak hanya karena kebengisan peristiwanya sendiri, Monumen Nasional adalah identitas Jakarta dalam arti sempit sekaligus identitas bangsa Indonesia dalam arti luas. Kata ”nasional” dalam Monas berarti lebih tinggi daripada kata ”monumen”-nya. Maka, pelecehan terhadap Monas adalah pelecehan terhadap nasionalitas bangsa Indonesia. Artinya, perbuatan tercela di Monas itu menjadi representasi pelakunya sebagai agen kekerasan dan pelecehan terhadap identitas bangsa Indonesia. Apalagi, dilakukan pada peringatan hari lahir Pancasila dan di depan Istana Negara.

Akhirnya, tugas pemerintahlah memimpin bangsa ini mencapai kemandiriannya. Salah satunya adalah lewat pemahaman terhadap setiap semiotika ”nasional” di sekitar kita.

GF Sasmita Aji Dosen ”Cultural Studies” Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Lakon Terbaru, Monas Kelabu

Kompas

Kamis, 5 Juni 2008 | 00:39 WIB

Oleh Ikrar Nusa Bhakti

Seperti lagu Panggung Sandiwara yang dilantunkan Ahmad Albar, dunia politik di Jakarta pun ibarat panggung sandiwara. Rentetan kisah sinetron politik silih berganti dalam sebulan terakhir ini.

Diawali hiruk-pikuk mahasiswa menentang kenaikan harga BBM, lalu muncul beberapa ”judul” sinetron politik, seperti ”Dan Harga BBM Pun Kunaikkan”, ”Nenek Bilang Kau Ditunggangi”, ”Kampus Sarang Narkoba”, ”Demolah Aku, Kau Kusogok”, ”Klenik Banyu Biru”, sampai ke lakon terbaru, ”Monas Kelabu”.

Sejak Minggu, 1 Juni 2008, sudut pengambilan gambar sinetron politik pun silih berganti, dari Silang Monas dan Istana Merdeka yang merupakan Ring I pengamanan Jakarta ke Markas Polda Metro Jaya dan berakhir di Jalan Petamburan III, markas Front Pembela Islam (FPI). Sinetron politik ”Monas Kelabu” tampaknya memiliki rating tertinggi dalam penayangan televisi sejak hari Minggu lalu.

Tak hanya itu, kelanjutan dari lakon itu terus bergulir disiarkan televisi dan radio secara langsung, khususnya penggalan cerita ”Polda Beri Ultimatum” yang berisi kisah ditutupnya Jalan KS Tubun, Jakarta, hingga ditangkapnya anggota-anggota FPI yang menjadi pelaku kekerasan.

Kisah ”Monas Kelabu” tampaknya lebih mencekam pemirsa televisi ketimbang cerita-cerita ”kuntilanak” dan lebih menyedot penonton terbanyak dibandingkan dengan film Ayat-ayat Cinta meski film ini bertahan lebih dari sebulan di bioskop- bioskop 21 Jakarta.

Kita harus angkat topi dan salut kepada sutradara sinetron ”Monas Kelabu” yang anonim ini atas keberhasilannya mengalihkan pandangan masyarakat dari isu kenaikan harga BBM ke isu bentrokan massa atau dari konflik vertikal ke konflik horizontal. Meski di sisi lain kita juga mengutuk sang sutradara karena demi popularitas ”Monas Kelabu”, citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai serta memiliki toleransi hidup beragama yang tinggi menjadi terpuruk di mata internasional. Lebih menyedihkan lagi, awal kisah ”Monas Kelabu” terjadi saat masyarakat Indonesia (dan bukan pemerintah) memperingati 63 tahun hari lahirnya Pancasila yang menjadi fondasi bangunan negara kebangsaan Indonesia.

Dari pembiaran ke pengalihan

Foto utama Kompas (3/6/2008), saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi politik dan keamanan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, pada Senin (2/6) malam, tak kalah memberi kesan mencekam, seolah Indonesia sedang menghadapi invasi dari luar. Pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ”negara tidak boleh kalah dengan aksi kekerasan” di Istana Negara pada siang harinya patut mendapat acungan jempol dan seharusnya memang demikian. Sayang, hal itu menjadi mengambang pada rapat malam harinya.

Memang negara wajib memberi keamanan insani kepada semua warga negaranya di mana pun mereka berada, apa pun aliran agama atau kepercayaan yang dianutnya. Indonesia adalah negara hukum, karena itu hukum harus ditegakkan di negeri ini. Negara harus menghentikan segala jenis kekerasan sipil terorganisasi, siapa pun pelakunya. Sayang, seolah negara tak hadir.

Mengutip teman peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardhani, dalam pesan singkatnya kepada penulis, ”Kalau negara tetap membiarkan kekerasan sipil terorganisir bebas melakukan tindakannya terhadap warga lainnya, akan ada organisasi masyarakat sipil lain yang melakukan kekerasan untuk menghentikannya. Contohnya Banser NU yang sudah mulai bergerak di Jawa Timur memaksa FPI dibubarkan. Lalu, untuk apa adanya negara? Ini namanya rakyat tanpa negara!”

Keluh kesah ini amat berdasar. Ada kesan, terjadi ”politik pembiaran” atas kekerasan demi kekerasan di negeri ini, khususnya yang terkait sinetron politik ”Monas Kelabu”. Bahkan, isu pun berkembang, bukan hanya ”politik pembiaran” yang terjadi, melainkan juga ”politik pengalihan” agar rakyat tidak terus memprotes keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.

Jika kekerasan terus berlanjut dan berganti dengan kekerasan lain, bukan mustahil akan terjadi prahara baru di negeri ini.

Kekhawatiran kalangan masyarakat sipil yang cinta damai dan ingin melanjutkan proses demokratisasi di negeri ini ialah jika penguasa membiarkan kekerasan berlanjut agar ada alasan mengeluarkan dekret atau maklumat politik, atau apa pun bentuknya. Dalam sejarah Indonesia, para presiden Indonesia terdahulu, kecuali Presiden Megawati Soekarnoputri, pernah mengeluarkan dekret atau keputusan bentuk lain demi menjaga kekuasaan dan atau mempertahankan kesatuan bangsa.

Ke mana arahnya?

Sebuah negara asing sudah mengeluarkan pernyataan politik agar Pemerintah RI dapat mengatasi kekerasan politik bernuansa agama yang berlangsung belakangan ini, sesuatu yang terkait politik domestik Indonesia. Namun, bukan karena intervensi asing itu yang menyebabkan pemerintah seharusnya bertindak tegas.

Penegakan hukum atas insiden Monas pada hari Minggu lalu harus cepat dilaksanakan. Ini demi keselamatan insani masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagi mereka yang menjadi ”aktor utama”, ”aktor pembantu”, atau ”figuran” dan ”aktor pelengkap penderita” sinetron politik ”Monas Kelabu” itu.

Semua ini tentu untuk mendongkrak kembali citra Presiden Yudhoyono. Kita tahu, belakangan ini citra Presiden menukik tajam di dalam maupun di luar negeri akibat perannya dalam sinetron politik ”Dan Harga BBM Pun Kunaikkan” serta ”Klenik Banyu Biru” (blue energy).

Ikrar Nusa Bhakti Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta

Indonesia Cenderung Lalaikan Pembangunan Kebangsaan

Hidup Berbangsa

Kamis, 5 Juni 2008 | 00:34 WIBJakarta, Kompas – Bangsa Indonesia belakangan ini cenderung melalaikan pembangunan kebangsaan dan terlalu asyik pada pembangunan ketatanegaraan. Kondisi ini disebabkan sistem politik liberal yang cenderung membicarakan hal yang bersifat praktis dan jangka pendek.

”Kegagalan pembangunan kebangsaan ini antara lain terlihat dari menonjolnya pesimisme dan inferioritas di masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lead Institute Bima Arya Sugiarto saat membahas hasil survei bertema ”Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas, dan Kepemimpinan Nasional”, Rabu (4/6) di Jakarta.

Pembahas lain atas survei yang dilakukan Setara Institute terhadap generasi muda di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung W dan peneliti pada Departemen Agama, Musdah Mulia.

Pesimisme dan inferioritas, seperti yang disampaikan Bima, juga terlihat dalam hasil survei yang melibatkan sekitar 800 pemuda berusia 17-22 tahun sebagai responden. Survei menunjukkan, 50,4 persen responden bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebanyak 33,6 persen mengaku biasa saja, 14 persen merasa malu, dan 2 persen tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

”Di Universitas Paramadina, tempat saya mengajar, sejumlah mahasiswa sering menyebut dengan mental ina, yang berarti Indonesia, untuk menyatakan sejumlah kebiasaan jelek, seperti menyontek. Jadi, Indonesia dipakai untuk menggambarkan hal yang buruk,” lanjut Bima.

Di balik pesimisme dan inferioritas ini, generasi muda Indonesia sangat mengharapkan ada orang yang berprestasi atau memberi harapan. Ironisnya, belum ada pemimpin atau calon pemimpin yang diyakini mampu membawa prestasi bagi bangsa Indonesia. Ini pun tergambar dari hasil survei Setara Institute.

Pramono Anung menambahkan, pembangunan kebangsaan bukan hanya menjadi tugas pemimpin, tetapi juga semua elemen masyarakat. Pembangunan itu juga tak dapat dilakukan dengan hal-hal yang bersifat simbolis saja. (NWO)

Nihilisme Negara

Kamis, 05 Juni 2008 00:31 WIB

Media Indonesia

Media Indonesia edisi 24/5/2008 hadir dengan berita utama bertajuk ‘Era SBY-JK Harga BBM Naik Tiga Kali’. Tentu, judul berita itu sama sekali bukan kisah kesuksesan. Kecuali deskripsi kegagalan rezim ini yang semakin lengkap. Bukan kabar gembira. Bahkan, rezim ini tidak mampu memperbaiki persoalan yang selalu sama. Namun, seperti biasa, negara selalu memiliki sayap untuk terbang, menjauh dari perlawanan massa, yang terkapar tidak berdaya di hadapan kebijakan penaikan harga BBM. Negara sedang meminggirkan rakyat kecil. Negara sedang mengurung orang miskin dalam selimut kepedihan yang semakin ketat. Dan, koreksi sosial terhadap aksi kekuasaan kembali dianggap sebagai sesuatu yang tabu.
Negara bagaikan arena tanpa harapan. Sosialitas kehilangan optimisme. Keadaan sudah sedemikian buruk. Sampai sejauh ini, tidak ada satu orang pun dari ruang kekuasaan yang mampu memberikan penjelasan-penjelasan untuk menjaga harapan publik agar tetap hidup. Tidak presiden. Tidak wakil presiden. Apalagi para menteri.

Kepanikan negara
Kegagalan negara terletak pada kecanduan politik meneropong persoalan kebangsaan dari perspektif kepentingan kekuasaan belaka. Sejarah hanya mencatat kekuasaan yang hadir begitu dominan di tengah konstelasi sosial. Kekuasaan yang merepresi ruang-ruang tersembunyi dengan jutaan kecerdasan kecil yang sesungguhnya mampu meruntuhkan absoluditas kekuasaan.
Perlawanan mahasiswa di hadapan kebijakan-kebijakan kekuasaan yang semakin keji membenarkan realitas kelam bahwa benih-benih kerusakan muncul dari arogansi yang terus terpelihara secara struktural di pusat politik dan kekuasaan. Negara yang tidak mau dikoreksi, lembaga-lembaga negara yang enggan ditegur, aktor-aktor kekuasaan yang risih diingatkan, di ujungnya selalu berakhir dengan keruntuhan. Negara yang kehilangan cara yang lebih manusiawi dalam menyelamatkan sejarah kehidupannya.
Meskipun kegagalan negara coba ditutupi, sekian banyak bukti kesewenangan negara bisa terbahasakan secara jujur dalam diri sedikit orang dari antara kita yang merelakan kehidupan mereka untuk sebuah perjuangan yang jauh lebih dahsyat. Mahasiswa, dengan tutur kata yang sistematis, mengingatkan kealpaan negara pada ruang yang sangat fundamental ini.
Arus deras kritik pada sosok rezim berkuasa yang menghadiahkan rakyat dengan kebijakan publik penuh kebencian dan kekasaran serentak menjadi semacam teropong jernih membidik institusi negara yang sulit disentuh arus reformasi. Penaikan harga BBM sungguh tidak masuk kriteria agenda perubahan dengan visi masa depan bangsa. Ketidaktegasan terhadap premanisme sipil memurukkan popularitas negara.
Namun, negara yang sedang terguncang akan membangun resistensi terhadap semua bentuk koreksi kritis konstruktif. Sialnya, resistensi membutuhkan senjata untuk berperang. Di ujungnya, selalu ada korban. Masyarakat kecil dan mahasiswa yang harus memikirkan akibat konkret penaikan harga BBM adalah korban paling langsung dari kebijakan ini.

Arogansi kekuasaan
Kita seharusnya menyadari perombakan pada level struktural-institusional sama sekali tidak membawa hasil optimal. Perubahan yang benar selalu mengandaikan keterlibatan personal setiap warga negara. Terutama, aktor-aktor yang mempunyai kapasitas untuk mendorong perubahan. Mereka yang mempunyai modal sosial, politik, dan kekuasaan. Rezim kekuasaan memiliki segalanya untuk mendorong perubahan yang lebih baik untuk rakyat. Juga benar, mereka memiliki segala jenis ambisi untuk menghentikan proses transformasi konstruktif. Jika yang ini menjadi dominan, hasilnya adalah kemiskinan yang semakin mengental saja.
Tentu juga kita tidak hanya menderetkan kegagalan negara. Saling serang dan saling tuding antara orang besar di negeri ini sama sekali tidak membawa manfaat untuk rakyat. Negara bela rakyat – semestinya tidak semata wacana kosong, namun harus menjadi bagian dari dedikasi kekuasaan.
Restorasi adalah harga mati agar negara kembali bisa menjadi bagian dari kegelisahan rakyat. Penguasa harus berani dan terbuka menerima kritik tentang kekeliruan politik mengurus kehidupan masyarakat. Negara normal seharusnya memiliki rasa takut setiap kali rakyat berhadapan dengan hantaman krisis.
Agenda reformasi mesti mendapatkan ruang yang kondusif terutama dalam diri pelaku politik kekuasaan. Hal itu bisa dilakukan ketika kelompok itu mau melampaui kepentingan mereka sendiri. Mereka melakukan penerobosan politik tanpa memusingkan seberapa besar risiko yang bisa melukai karier, jabatan, dan kedudukan. Seorang pemimpin akan menjadi seorang negarawan ketika mereka mampu melakukan penjelajahan kesadaran, menjamah kemiskinan masyarakat, dan mengangkatnya pada area keprihatinan kekuasaan. Rezim yang mampu melakukan perjalanan lintas wacana akan menggagaskan perubahan komprehensif pada level politik maupun sosial.

Mendorong sinergi
Multidimensionalitas reformasi adalah perjuangan seluruh bangsa. Kepemimpinan yang kuat menjadi salah satu elemen yang perlu mendapatkan sokongan yang jelas pada masa kini. Reformasi komprehensif yang digagaskan itu menghadirkan dua aspek penting makna kepemimpinan saat ini.
Pertama, para pemimpin akan memiliki semangat kerakyatan. Kecemasan rakyat menjadi bagian dari kehidupan dan keberpihakan para pemimpin kita. Institusi politik bisa melahirkan para pemimpin yang selalu meletakkan penderitaan rakyat dalam keberpihakan politiknya. Para pemimpin tidak berdiri di seberang arus deras kepentingan rakyat. Kedua, rakyat juga memiliki karakter kepemimpinan dalam diri mereka. Rakyat bisa memimpin dirinya sendiri dengan semangat kerja keras dan kesederhanaan.
Sesungguhnya, kita bisa membayangkan Indonesia yang besar karena memiliki semua persyaratan untuk meraih sosok itu. Sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan kultural sesungguhnya bisa memunculkan Indonesia sebagai salah satu andalan masa depan umat manusia. Pandangan semacam itu memiliki koherensi yang kuat dengan pemikir dunia masa kini ketika meletakkan masa depan komunitas sosial, politik, dan ekonomi di tengah gebrakan kapitalisme global.
Indonesia bagaikan sebuah buku harian yang belum selesai ditulis. Kisah-kisah masih terus mengalir. Entah yang menggembirakan. Mencemaskan. Indonesia memiliki banyak keterbatasan. Namun, apalah artinya keterbatasan itu jika dibandingkan dengan semua keagungan yang dipunyai bangsa ini. Indonesia selalu menjadi referensi akan kesempurnaan serentak rujukan akan kemiskinan warganya. Energi transformatif yang terkandung di dalamnya masih harus dimunculkan kembali lagi. Buku harian itu seharusnya ditulis dengan energi semacam ini.
Energi ini lahir dari para pemimpin dengan kualifikasi negarawan yang mampu membangun ziarah melintas batas kekuasaan, kepentingan, rasa nyaman untuk sesuatu yang lebih mendasar bagi bangsa dan rakyat. Hingga kini para penguasa hanya bisa mendendangkan seribu nyanyian yang hanya menyumbang kepedihan pada rakyat. Penaikan harga BBM adalah bukti tidak terbantahkan nyanyian sumbang itu.
Penguasa sama sekali tidak menyadari rakyat adalah satu-satunya alasan mengapa Indonesia ‘ada’ hingga sejauh dan sepahit ini. Tanpa kesadaran akan persoalan ini sebenarnya negara (penguasa) sedang menjelma menjadi entitas yang gamang. Selebihnya, nihilisme negara ada pada judul berita Media Indonesia itu, ‘Era SBY-JK Harga BBM Naik Tiga Kali’. Orang juga tidak peduli apakah bangsa ini memiliki presiden atau tidak. Yang paling penting adalah rakyat bisa makan, menyekolahkan anak, mendapatkan pekerjaan, dan sekumpulan kebutuhan dasar lainnya. Sungguh, realitas yang tidak terbantahkan! Sebegitu jauh, negara yang belum mampu menjamin rasa aman publik terhadap kekerasan multiwajah hanya menegaskan ‘ketiadaannya’ yang tak terelakkan.

Oleh Max Regus, Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Departemen Sosiologi UI

Warga NU Diminta Tidak Lakukan Tindakan Anarki

Konflik Horizontal

Kamis, 5 Juni 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas – Warga Nahdlatul Ulama diimbau agar tidak melakukan tindakan anarki dalam menuntut pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Tindak kekerasan justru dapat merugikan NU.

Hal itu diingatkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masdar F Mas’udi di Jakarta, Rabu (4/6). Warga NU diharapkan tak terpancing dan terprovokasi dengan merusak harta atau mencederai anggota FPI.

”Kekerasan memang harus kita lawan, tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Kekerasan hanya dapat dilakukan aparat negara yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Tuntutan pembubaran dinilai Masdar sebagai hal yang wajar karena FPI selama ini dinilai mengutamakan kekerasan dalam memperjuangkan keinginannya. Walau demikian, pembubaran FPI harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Malik Haramain menegaskan tidak memerintahkan kadernya untuk bertindak anarki dalam menuntut pembubaran FPI. Tuntutan harus disampaikan secara santun dan mengedepankan etika sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Protes yang dilakukan massa Ansor dan sejumlah elemen masyarakat, lanjutnya, adalah sebagai reaksi atas sikap FPI yang menghina KH Abdurrahman Wahid. Kekerasan yang selalu menyertai aksi FPI juga dinilai tidak dapat ditoleransi lagi.

Penangkapan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab bersama 58 anggota FPI lainnya mendapat apresiasi dari sejumlah ormas berbasis warga NU. Akan tetapi, hal itu dianggap belum cukup.

Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy menambahkan, sikap tegas pemerintah terhadap kelompok yang melanggar hukum seharusnya tidak dilakukan menunggu tekanan luas dari publik atau tekanan dari negara lain. Pemerintah wajib menegakkan hukum dan melindungi semua warga negara.

Sebagai elemen Keluarga Besar NU, The Wahid Institute juga meminta warga NU agar tidak berbuat anarki dalam menuntut pembubaran FPI. Aksi anarki justru akan merugikan NU.

”Pembubaran FPI oleh pengurus FPI di daerah tidak boleh dipaksakan. Jika mereka membubarkan diri secara ikhlas, mereka harus dimaafkan dan dirangkul kembali agar mau bergabung dengan ormas moderat lainnya,” katanya.

M Syafi’i Anwar, anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang menjadi korban dalam penyerangan oleh massa beratribut FPI, di Jakarta, Selasa, mengeluhkan lambatnya tindakan pemerintah dalam mengusut pelaku kekerasan. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kaum Muslim terbesar.

Muhammad Guntur Romli, korban lainnya, menegaskan, kekerasan tidak bisa dibiarkan.

Tuntutan berlanjut

Dari berbagai daerah dilaporkan, tuntutan pembubaran terhadap FPI terus berlanjut. Tuntutan itu antara lain disampaikan Aliansi Masyarakat Bali Peduli Pancasila, kader Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur dan Jawa Barat, kader GP Ansor di Jawa Timur, Aliansi Ummat Islam Jawa Barat, Aliansi Kebangsaan Merah Putih Cimahi, dan kader Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Cimahi.

Di Probolinggo, Jawa Timur, mantan Ketua FPI Probolinggo Habib Lutfi menyatakan telah mengundurkan diri sejak 2004 sebab FPI cenderung anarki dan tidak sejalan dengan nuraninya.

Meski demikian, FPI Surakarta, Jawa Tengah, bersiaga menjaga markasnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rabu. Namun, belum ada ancaman terhadap mereka dari pihak lain.(A01/LAS/WER/A11/RWN/*/ONI/CHE/A15/MHF/NIK/lok/ACI/EKI/AYS/A03/MZW)