Tak Ada Jaminan RI Utuh

Pemimpin Harus Belajar Lagi Semangat Soekarno-Hatta

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO / Kompas Images Pendiri Maarif Institute, Jeffrie Geovannie (kiri) dan Syafii Maarif (kanan), bersama dengan penerima penghargaan dalam malam penganugerahan Maarif Award 2008 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (3/6). Para penerima penganugerahan, yakni Ahmad Tafsir (kedua dari kiri), Cicilia Yulia Hendayani, dan Hasanain Djuaini, adalah aktivis dan pemimpin lokal yang memelopori dan berkiprah dalam proses perubahan sosial pada tingkat masyarakat akar rumput.

Rabu, 4 Juni 2008 | 03:00 WIBJakarta, Kompas – Persatuan bangsa Indonesia saat ini bukanlah pemberian yang jatuh begitu saja dari langit. Kesatuan bangsa yang plural dan multikultur ini dapat pecah sewaktu-waktu jika para pemimpinnya tidak memiliki pandangan jauh ke depan dan hanya memanfaatkan bangsa untuk kepentingan pribadi.

Hal itu diungkapkan pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, dalam Malam Penganugerahan Maarif Award 2008 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (3/6) malam. Hanya kepedulian para pemimpin bangsa akan nasib dan tujuan bangsanya yang akan menyelamatkan bangsa hingga akhir zaman.

Namun, saat ini yang terjadi justru jauh dari harapan itu. Para pemimpin justru sibuk menjual bangsa untuk keuntungan diri dan abai dengan kondisi bangsa sesungguhnya. Para pemimpin masih bermental budak dan bertindak demi kepentingan bangsa lain. Hati nurani mereka juga telah mati melihat berbagai keterpurukan bangsa.

”Parahnya, pragmatisme konyol yang menggerogoti kedaulatan bangsa ini terus-menerus diulang oleh para pemimpin bangsa,” kata Syafii.

Sikap pemimpin ini tidak terlepas dari kemunculan mereka secara mendadak, tanpa kaderisasi berkualitas, sebagai buah keterbukaan dari proses reformasi. Hal ini dapat diatasi jika para pemimpin bangsa kembali mempelajari dan melaksanakan semangat Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kehadiran para pemimpin lokal yang mau dan mampu mencerdaskan masyarakat sekitarnya memberikan harapan adanya calon pemimpin bangsa yang peduli serta tumbuh berkembang di tengah masyarakatnya.

Maarif Award

Direktur Eksekutif Maarif Institute Raja Juli Antoni mengatakan, Maarif Award adalah penghargaan yang diberikan kepada aktivis dan pemimpin lokal yang memelopori perubahan sosial di tingkat masyarakat akar rumput. Penerima anugerah ini juga dinilai gigih memperjuangkan pluralisme, toleransi, moderasi, dan keadilan sosial, serta mampu menjembatani perbedaan agama, etnis, dan sosial yang ada.

Tahun ini Maarif Award diberikan kepada tiga pemimpin lokal yang konsisten dengan perjuangannya dan memiliki pemikiran jauh ke depan, yaitu Cicilia Yulia Handayani (Blitar, Jawa Timur), Tuan Guru Haji Hasanain Djuaini (Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat), dan Ahmad Tafsir (Semarang, Jawa Tengah).

Cicilia adalah inisiator kelompok pendidikan multikultur bagi anak pedesaan di Blitar bagian selatan yang menjadi korban stigmatisasi Partai Komunis Indonesia. Hasanain merupakan penggerak masyarakat pesantren untuk mengonservasi hutan dan air di Lombok Barat. Sementara Ahmad Tafsir adalah penggiat perdamaian komunitas dan pemerjuang ide-ide progresif dalam organisasi Muhammadiyah di Semarang.

Para penerima anugerah dinilai mampu merekatkan kembali semangat pluralisme sebagai bagian integral bangsa. (MZW)

Polda Beri Ultimatum

Potensi Konflik Horizontal Mulai Meluas

Rabu, 4 Juni 2008 | 02:02 WIBJakarta, Kompas – Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Adang Firman memberi ultimatum kepada para tersangka anggota Front Pembela Islam—sedikitnya 10 orang—untuk menyerahkan diri secepatnya.

Polisi memberi waktu penyerahan diri itu hingga pukul 00.00. Jika tidak, polisi akan menangkap langsung.

”Saya Kepala Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran memberikan waktu sampai dengan malam ini kepada yang bersangkutan (para tersangka) untuk segera menyerahkan diri kepada kepolisian. Kalau sampai dengan malam ini yang bersangkutan masih belum menyerahkan diri kepada kepolisian, saya terpaksa akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Adang, dalam jumpa pers di kantor Polda Metro Jaya, Selasa (3/6) malam.

Ditanya mengapa polisi tidak langsung menangkap, Adang menjelaskan, hal itu karena pernyataan dari pimpinan FPI menyatakan bahwa para anak buahnya akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di Monas. ”Jadi kita masih berbaik hati. Saya kira, hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh kepolisian,” ujarnya.

Adang menambahkan, langkah persuasif tersebut dilakukan juga untuk mengurangi kemungkinan ekses di lapangan yang dapat mengorbankan warga.

Pangdam Jaya Mayjen J Suryo Prabowo secara terpisah mengatakan, siap membantu Polda Metro Jaya untuk mengamankan Kota Jakarta, jika ada permintaan dari Polri. ”Mengamankan Kota Jakarta bukan tugas utama TNI AD. Namun, jika ada permintaan dari Polda agar Kodam Jaya membantu pengamanan, kami siap menerjunkan pasukan membantu polisi,” kata Suryo Prabowo menjawab pers di Markas Kodam Jaya.

Hingga pukul 23.30, ratusan orang masih berkumpul di sekitar rumah Habib Rizieq Shihab. Konsentrasi massa terbagi di dua titik, yaitu di Gang Paksi yang menuju rumah Habib. Jalan masuk menuju gang itu dipalang dengan dua bilah bambu dan dijaga sekitar delapan orang.

Titik kedua, di Jalan Petamburan III, digelar terpal dan sekitar 200 anggota laskar duduk di sana.

Laporkan AKKBB

Selasa kemarin, Ketua FPI, Habib Rizieq Shihab, bersama tim pengacara dari Tim Pembela Muslim dan sejumlah pengurus kelompok massa Islam, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jakarta Raya. FPI melaporkan 289 orang yang nama-namanya tercantum dalam iklan AKKBB yang dinilai sebagai aktor intelektual insiden Monas.

Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath yang membacakan dasar laporan FPI itu, menyatakan, aksi AKKBB di kawasan Monas itu adalah aksi ilegal karena tanpa izin.

Dari nama-nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jakarta Raya itu, Habib Rizieq menyebut sejumlah nama, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Amien Rais.

Dengan pelaporan itu, kata Habib Rizieq, FPI sudah menyerahkan penanganan insiden Monas itu ke polisi. Habib Rizieq meminta polisi untuk bersikap obyektif dan tidak bersikap diskriminatif dalam menangani kasus itu.

Ketika ditanya apakah Panglima Komando Laskar Islam Munarman mau menyerahkan diri ke polisi, Habib Rizieq menyatakan, Munarman siap menyerahkan diri apabila polisi tidak bertindak diskriminatif.

Tuntut ketegasan

Tuntutan agar pemerintah segera bersikap tegas dengan menindak para pelaku kekerasan, semakin menguat. Di saat bersamaan, potensi konflik horizontal mulai meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat kemarin menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara, agar tidak hanya mengecam kekerasan di Monas, tapi menindak semua orang yang bertindak anarkis.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nadrah Izahari menyatakan hal itu saat mendampingi Wakil Ketua Komisi III Suripto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menerima Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan dan Premanisme Berbasis Agama, Selasa.

”Bukan hanya ucapan yang kita harapkan dari SBY, tapi action untuk menindak para pelaku kekerasan,” ujarnya.

Di Jember, Jawa Timur, FPI kemarin menyatakan membubarkan diri, setelah ratusan orang dari Satgas Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerakan Pemuda Ansor dengan kawalan polisi mendatangi markas FPI di Kampung Kauman, Kelurahan Mangli, Jember, Jawa Timur.

Ketua FPI Jember Habib Abu Bakar menyatakan, pihaknya tidak sependapat dengan perbuatan anggota FPI di Jakarta yang bertindak anarkis. ”Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut, dan tidak setuju melakukan tindak kekerasan terhadap sesama hamba Allah. Sungguh saya menyesal dengan kejadian itu,” katanya.

Elemen-elemen organisasi massa di bawah NU Jatim, juga menyerukan pembubaran FPI. Aliansi Masyarakat Cinta Damai Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta agar FPI dibubarkan.

Di Banyumas, massa dari Aliansi Masyarakat Pecinta Merah Putih Banyumas dan Lembaga Independen Banyumas (Libas) menuntut agar DPRD Banyumas ikut mendukung untuk menghentikan kekerasan, sekaligus membubarkan FPI.

Di Majalengka, Jawa Barat, sejumah ulama, pemuda, dan warga yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Majalengka berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Majalengka, menuntut agar FPI ditindak tegas. KH Ahmad Bunyamin Buchori, ulama Majalengka, menilai, aksi kekerasan di Monas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila.

Sedangkan Forum Masyarakat Beragama untuk Bangsa Jawa Tengah mendesak aparat hukum menindak tegas pelaku kekerasan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Sekitar 50 anggota Formusa berorasi di Jalan Pahlawan, Semarang.

Di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, mengimbau semua kelompok masyarakat tidak melakukan aksi anarkis dengan alasan apa pun. ”Jangan ada aksi balas dendam antarkelompok masyarakat yang membuat masyarakat tidak tenang,” katanya.

Dialog

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Zannuba Arifah Chafsoh, akrab dipanggil Yenny Wahid, semalam memastikan seluruh pendukung dan pecinta Abdurrahman Wahid sepakat menggelar aksi mendatangi langsung para pengikut Front Pembela Islam (FPI) di seluruh daerah di Indonesia untuk kemudian diajak berdialog.

Langkah itu, menurut Yenny, untuk menyalurkan protes para pengikut Abdurrahman Wahid yang keberatan dengan pernyataan pemimpin FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab yang dianggap telah menghina.

Yenny menambahkan, pihaknya menjamin tidak akan ada bentrokan fisik dengan para pendukung FPI karena dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disepakati kedatangan mereka nanti dilakukan secara damai dan tanpa ada seorang pun diperbolehkan melukai siapa pun sesuai koridor aksi yang telah disepakati dan ditetapkan.

Secara terpisah, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, meminta agar Nahdlatul Ulama jangan diumpankan untuk bentrok fisik dengan kelompok mana pun. Pelibatan organisasi NU justru dapat memicu kekerasan lain yang lebih panjang dan lebih merugikan.

”Semua keputusan PBNU tentang masalah akidah (dasar-dasar beragama) maupun syariah (hukum), hanya dapat dikeluarkan melalui rapat gabungan antara Dewan Tanfidziah dan Dewan Syuriah PBNU. Tidak boleh ada seorang pun yang berwacana sendiri dengan membawa-bawa nama NU,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Hasyim, PBNU meminta kepada seluruh warga NU untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. (SUT/DWA/MZW/CAS/A03/MDN/ YOP/A06/WER/A11/RWN/A15/THT/ INA/A14/CHE/SIR/COK/KSP/SF/GAL)

Anak Macan yang “Keblinger”

Rabu, 4 Juni 2008 | 00:34 WIB

Oleh Tamrin Amal Tomagola

Kepolisian RI telah terpuruk menjadi alat mainan kekuasaan. Serentetan peristiwa akhir-akhir ini semakin menguatkan kesimpulan itu. Mulai dari penyerbuan brutal kampus Universitas Nasional 25 Mei lalu hingga pembiaran penyerangan oleh kelompok beratribut KLI/FPI terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan hari Minggu, 1 Juni lalu, di silang Monas benar-benar membuat publik terperangah.

Bagaimana mungkin kepolisian yang sudah dilengkapi satuan intelijen sampai kecolongan tidak mendeteksi gerakan kelompok penyerang yang sangat tidak beradab di depan Istana Negara? Kok bisa aparat kepolisian yang dibiayai dengan uang rakyat tidak berdaya melindungi warga negara yang sedang mewujudkan hak konstitusional mereka yang jelas-jelas terpatri baik dalam alinea keempat Mukadimah UUD 1945 dan pada Pasal 28 dan 29? Mengapa aparat kepolisian ciut nyalinya berhadapan dengan organisasi yang sudah tersohor keberingasan dan kekerasannya selama ini?

Pada ujung sederet pertanyaan keheran- an ini, sebetulnya ada harapan besar warga masyarakat agar kepolisian RI dikembalikan kepada rakyat sebagai pengayom yang menyejukkan sekaligus menegakkan konstitusi dan sila-sila Pancasila.

Memelihara anak macan

Episode serbuan brutal ke kampus Unas dan penganiayaan perempuan, anak-anak, dan laki-laki peserta aksi damai di kawasan Monas kembali menyegarkan ingatan publik akan praktik zalim serupa pada masa Orde Baru. Pada masa itu, baik intelijen militer maupun kepolisian banyak yang memelihara kelompok ”anak macan” sebagai perpanjangan tangan aparat keamanan. Pemeliharaan kelompok ”anak- anak macan” ini menguntungkan semua yang terlibat. Warga masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi ”anak macan” ini bukan saja mendapatkan keuntungan material pada saat angka pengangguran di kalangan muda cukup tinggi, tetapi juga gengsi sosial di hadapan kelompok sebaya dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Bagi aparat keamanan yang memelihara organisasi ”anak macan”, resmi atau tidak resmi, juga bak sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau keuntungan dilalui. Pertama, tidak perlu pengeluaran dana khusus untuk penjagaan keamanan karena berbagai organisasi ”anak macan” dapat mencari dana sendiri dengan menakut-nakuti warga masyarakat sembari memamerkan bahwa mereka punya beking kuat di belakang mereka.

Kedua, aparat keamanan, khususnya intelijen, dapat memperoleh banyak informasi berharga tentang gejolak dalam masyarakat dengan hanya ”ongki”, ongkang-ongkang kaki, saja. Ketiga, bila terjadi ekses yang berlebihan dan ada korban jiwa berjatuhan, aparat keamanan dapat cuci tangan dengan berdalih bahwa yang terjadi adalah perang antargang semata, seperti dalam kasus Petrus hampir dua dekade silam.

Terakhir yang tak kurang pentingnya, ulah berbagai organisasi kelompok ”anak macan” peliharaan kepolisian ini dapat dijadikan alat penekan atas pengusaha tempat-tempat hiburan untuk menaikkan tarif upeti keamanan. Praktik-praktik ini sangat marak pada masa Orba dan bukan tidak mungkin tradisi ”budidaya” kelompok ”anak macan” ini terus berlangsung.

Semakin keblinger?

Warisan tradisi memelihara kelompok/ organisasi ”anak macan” ini harus segera dihentikan mengingat beberapa pertimbangan berikut. Pertama, nama baik berbagai penguasa politik dan militer, baik yang sudah mantan maupun yang masih aktif, dapat dimanipulasi oleh berbagai kelompok ”anak macan” yang sudah telanjur ikut dibesarkan itu. Beberapa mantan penguasa pada masa Orde Baru dari pihak militer dan kepolisian yang namanya telanjur tercantum, baik sebagai pendiri maupun dalam susunan pengurus FPI, perlu segera mengambil jarak dan menegaskan bahwa mereka tidak lagi menjadi pelindung FPI yang sering membuat onar dan kekerasan di berbagai tempat itu.

Kedua, rezim pemerintah yang sedang tersudut-panik kehabisan amunisi argumen akal sehat bisa saja dengan mudah mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan pokok yang meresahkan, menggilanya harga-harga yang terpicu oleh kenaikan harga BBM, dengan memanfaatkan kelompok-kelompok ”anak macan” ini sebagai pengalih perhatian. Konflik vertikal masyarakat/mahasiswa versus pemerintah dialihkan jadi konflik horizontal sesama elemen masyarakat. Upaya pengalihan perhatian dengan menciptakan konflik horizontal hanya akan merusak citra pemerintah dan kepolisian RI.

Ketiga, martabat negara, khususnya Presiden dan aparat kepolisian, bisa sangat kedodoran bila ada ”anak macan” yang demikian lantang di depan kamera televisi menantang kepala negara ataupun aparatnya untuk menangkap mereka, dengan mengancam akan mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan. Bahkan, ia tega menghina mantan presiden yang dikatakan cacat fisik dan buta hatinya. Bukan itu saja, para kelompok ”anak macan” bahkan menganjurkan pembunuhan atas nama agama terhadap sesama anggota umatnya sendiri.

Sungguh terhina prestise seorang kepala negara dan aparat keamanannya bila sudah secara keblinger ditantang oleh kelompok ”anak macan” yang telanjur dipe- lihara ini. Publik sangat mendukung pernyataan Presiden SBY bahwa negara tidak boleh kalah, apalagi mengalah, kepada kelompok ”anak-anak macan” ini. Namun, masyarakat menunggu bukti, bukan janji atau rapat terus. Tidak mustahil rakyat dapat berprasangka aksi FPI justru sepengetahuan intelijen polisi dan negara!

Keempat, Presiden SBY seyogianya memulihkan martabatnya dan juga martabat negara dengan segera menangkap dan menyeret ke pengadilan para pelaku kekerasan di kampus Unas dan di silang Monas. Jangan pernah biarkan negara dilecehkan habis seperti sekarang ini.

Akhirnya, kelima, negara tidak perlu kikir lagi untuk menyediakan dana rutin dan pengembangan kepolisian semaksimal mungkin agar sama sekali tertutup celah alasan untuk meneruskan tradisi memelihara kelompok ”anak macan” dalam wujud apa pun.

Semakin negara berdaya melindungi dan membela rakyatnya, rakyat pun tidak akan enggan membela negara. Bela negara dan bela rakyat harus diucapkan dan ditegakkan setarikan napas.

Tamrin Amal Tomagola Sosiolog

Apa yang Terjadi pada Polisi dan Kita?

Rabu, 4 Juni 2008 | 00:33 WIB

Oleh Satjipto Rahardjo

Membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri juga, pemerintahnya, masyarakatnya, keadaan sosialnya, dan seterusnya. Tulisan ini bertolak dari posisi pemikiran seperti itu.

Polisi itu tidak ada di sana, berseberangan dengan kita, tetapi di sini, bersama kita dan menjadi sebagian dari kita. Maka, pada waktu menyaksikan dan merenungkan tayangan mengenai bentrokan polisi dengan para mahasiswa Universitas Nasional, 25 Mei dini hari, pandangan tentang polisi seperti itulah yang ada dalam kepala saya.

Polisi dan masyarakat yang ada secara bersama-sama adalah gagasan yang mendasari pencitraan ”polisi sipil” selama ini. Pada waktu masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), saya mencoba melihat polisi ideal sebagai polisi yang protagonis, bukan antagonis. Zaman polisi antagonis sudah lewat bersamaan dengan tumbangnya pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan atau orde yang demokratis membutuhkan polisi-polisi yang protagonis, yang menempatkan telinganya di jantung rakyat, bukan penguasa. Namun, ini sungguh suatu perubahan yang sangat, sangat, dan sangat sulit serta berat untuk diwujudkan.

Polisi miskin

Polisi itu tidak di sana, tetapi di sini. Begitu juga buat polisi, rakyat itu tidak ada di seberang, tetapi bersama dan di tengah polisi. Dengan demikian, polisi merasakan susahnya kehidupan rakyat kecil dengan naiknya harga BBM. Sementara itu, masyarakat juga paham tentang bagaimana miskinnya polisi Indonesia itu. Miskin dalam arti semuanya. Saya sering mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah polisi dengan sindrom kemiskinan. Polisi yang bekerja dalam sebuah negara miskin dengan sekalian akibatnya.

Rasio polisi dan penduduk yang ideal adalah 1 : 400. Mampukah negara Indonesia mencapai rasio ideal itu? Saya kira masih jauh karena tidak lain disebabkan negeri ini miskin. Ini berakibat besar oleh karena rasio tersebut dipatok dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, rasio yang ideal menyebabkan polisi punya waktu istirahat yang cukup. Setiap sekian jam polisi bisa istirahat dan ini sangat penting karena pekerjaan polisi membutuhkan cadangan kesabaran yang besar.

Polisi yang baru bertugas 15 menit itu masih bisa tersenyum lebar, masih mempunyai cadangan energi besar daripada yang sudah bekerja 10 jam. Menghadapi demonstrasi yang keras dan pada saat yang tidak lazim, seperti peristiwa Unas, sungguh membutuhkan energi kesabaran atau self-control yang kuat.

Polisi telah memasang harga tinggi bagi pekerjaannya, yaitu ”melindungi dan melayani”, seperti umumnya polisi di dunia. Bahkan, polisi Belanda berkata lebih puitis, ”Kita bekerja supaya orang lain bisa tidur nyenyak.” Jadi, pada hemat saya, standar perekrutan polisi itu harus sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada anggota DPR, hakim, dan lain-lain, karena meliputi kecerdasan, kesabaran, ketabahan, dan kepedulian (compassion) (O2H : otot, otak, hati nurani). Polisi adalah ”malaikat penjaga manusia”. Maka, di Jepang, gaji yang diterima oleh polisi yang baru masuk (rookies) tidak boleh lebih rendah daripada pegawai bank yang juga baru masuk. Namun, lagi-lagi kita tahu bahwa polisi Indonesia adalah polisi sebuah negara miskin.

Polisi itu manusia, bukan robot. Kalau secara terus-menerus rakyat berempati terhadap mereka, saya yakin bahwa hatinya yang keras akan luluh juga. Konon di Hongkong, polisi yang berhasil membongkar kejahatan akan dielu-elukan oleh rakyat. Rakyat bisa bersemangat mengumpulkan uang untuk diberikan kepada polisi. Akan tetapi, kalau polisi terus-menerus disumpahi sebagai ”babi” (pig) seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, akan menimbulkan semacam trauma juga di kalangan mereka.

Kekuatan dengan empati

Polisi yang protagonis itu ikut berada di pihak rakyat, dalam arti merasakan harapan-harapan dan penderitaan mereka. Mereka memang satu-satunya penegak hukum yang boleh menggunakan kekuatan fisik. Namun, menggunakan kekuatan dengan empati dan compassion berbeda dengan menggunakan kekuatan telanjang (brute force) begitu saja.

Polisi-polisi dengan kapasitas intelektual tinggi juga memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap gagasan-gagasan yang mulia. Maka, semakin tinggi persyaratan menjadi polisi akan meningkatkan kualitas mereka. Penelitian di Amerika Serikat sudah membuktikan hal tersebut.

Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Pada waktu mendatang, penting bagi polisi untuk tidak melihat rakyat sebagai ada di sana dan bagi rakyat untuk menerima polisi sebagai bagian dirinya. Sayang kolom ini tidak menyediakan ruang lebih banyak untuk membicarakan masalah kepolisian dan perpolisian yang sungguh kompleks itu.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang