Selasa, 3 Juni 2008 | 00:22 WIBJakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah menindak tegas kelompok mana pun yang melanggar hukum. Ketegasan itu untuk menunjukkan bahwa negara mampu melindungi setiap warga negaranya.

Demikian dikatakan Jimly dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/6). Ia prihatin dengan penyerangan oleh massa, yang sebagian mengenakan atribut Front Pembela Islam (FPI), terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Namun, ia juga meminta masyarakat yang ingin mengekspresikan kebebasan agar tidak membuat aksi yang provokatif.

Jimly juga meminta semua pihak untuk menenangkan suasana pascapenyerangan. Tiap-tiap pihak, baik AKKBB, pimpinan organisasi kemasyarakatan, maupun FPI, agar tidak saling memprovokasi.

”Ini bisa berkembang menjadi adu domba internal umat beragama. Apalagi, itu sudah terjadi di Cirebon,” ujarnya.

Gagal lindungi kebebasan

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menuturkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bisa membuktikan pernyataannya bahwa negara tak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Sebab, pernyataan itu sudah beberapa kali disampaikan, tetapi kekerasan seperti yang terjadi di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta, berulang kali terjadi. ”Jangan sampai pernyataan Presiden menjadi rutinitas tanpa substansi,” katanya.

Juru Bicara Komite Bangkit Indonesia Adhie M Massardi berharap penyerangan itu segera diselesaikan. Jangan sampai peristiwa tersebut dimanfaatkan untuk mengalihkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak. Apalagi, pengalihan itu dengan membenturkan sesama warga.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, dan Direktur Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (Impulse) Gutomo Priyatmono menilai, aksi kekerasan yang terjadi dan pembiaran oleh negara menunjukkan kegagalan negara melindungi kebebasan sipil rakyatnya.

”Ada unsur pembiaran terhadap aksi kekerasan oleh massa itu. Ini menunjukkan negara lemah saat menghadapi kekuatan radikal yang memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. Akibatnya, negara pun tak mampu melindungi kebebasan sipil warga negara yang mengalami kekerasan,” ujar Ari.

Gutomo menambahkan, banyak perbedaan antarkelompok yang tidak terselesaikan sejak dulu. ”Pada masa Orde Baru, persatuan diperoleh dengan cara persatean. Perbedaan itu dipaksa untuk bergabung melalui kekerasan, seperti daging yang harus ditusuk saat memasak sate,” tuturnya.

Gutomo menekankan pentingnya konsolidasi semua elemen bangsa dalam membentuk negara yang kuat. ”Ketika pemimpin tak lagi bisa diharapkan sebab hanya menjalankan politik dagang sapi, kita sebenarnya bisa banyak berharap kepada kaum intelektual yang mau memperjuangkan kebenaran. Sayang kini banyak intelektual jadi politisi,” ujarnya.

Kaukus Politisi Muda Nahdlatul Ulama, dalam pernyataan yang antara lain ditandatangani Syukur Sabang dan Abdul Jalil, menambahkan, aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama harus diakhiri. Aksi semacam itu merupakan pengingkaran dan pelecehan terhadap nilai kemanusiaan, prinsip keagamaan, dan ideologi negara.

Konflik horizontal

Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin juga mengutuk tindakan kekerasan dan provokasi yang menimbulkan korban. Ia mengimbau pemerintah agar segera menyelesaikan kasus kekerasan itu sehingga tak menjadi preseden di masa mendatang. Namun, pemerintah juga harus membuat keputusan tentang sumber konflik dalam kasus itu, yakni status Ahmadiyah.

”Jika tidak segera diputuskan, dapat memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat,” katanya lagi.

Sekretaris Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Zainut Tauhid Sa’adi juga mengharapkan pemerintah segera menuntaskan akar konflik dalam masyarakat. Sebab, kekerasan yang terjadi di Monas itu juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dan aparat hukum dalam menyikapi potensi konflik dalam masyarakat.

”Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan provokasi dan bertindak anarki dalam menyampaikan aspirasinya. Lebih mendahulukan dialog, membangun semangat toleransi, persaudaraan, dan bertindak sesuai hukum,” ujarnya.

Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin, sekitar 30 anggota Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia mendatangi markas FPI di Desa Seto Kulon, Kecamatan Plered. Mereka memblokir jalan kampung yang merupakan jalan utama menuju markas FPI. Koordinator aksi, Moh Aan, menyatakan tak rela apabila organisasi massa yang menyatakan menjunjung agama justru menganiaya kiai. Mereka meminta FPI dibubarkan sebab justru membuat keresahan bagi masyarakat

Pengunjuk rasa ditemui Ketua Dewan Pengurus Wilayah FPI Cirebon Habib Syarif M Alhabsy dan Sekretaris Abdul Khalik. Menurut Abdul, pihaknya tidak bermaksud melakukan kekerasan. Ia berjanji lembaganya tidak melakukan kekerasan lagi kepada semua komponen masyarakat. (dya/a11/a15/nit/ina/ana/ nwo/sir/raz/jos/mam/mzw)